Kediri, FaktualNews.co– Anggota Komisi IX DPR RI, Pak Nurhadi menegaskan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikannya dalam acara Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis yang digelar di Gedung Serba Guna Balai Desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Senin sore (9/3/2026).
Acara ini dihadiri oleh sekitar 400 warga, tokoh masyarakat, serta mitra kerja Komisi IX DPR RI, di antaranya Mas Khusnul Arif, dan Drs. H. Lutfi Mahmudiono.
Selain sebagai ajang sosialisasi, pertemuan ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan “unek-unek” terkait pelaksanaan program MBG di lapangan.
Manfaat Nyata: Dari Air Mata Haru hingga Ekonomi LokalUsai acara, anggota DPR RI Nurhadi mengungkapkan, bahwa program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan, melainkan upaya nyata pemerataan gizi nasional.
Ia menceritakan momen menyentuh saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah SMP di Kediri.
“Ada anak SMP kelas 2 yang menangis saat makan. Ternyata, seumur hidupnya ia baru pertama kali merasakan buah anggur. Ini bukti bahwa program ini memberikan akses gizi yang selama ini mungkin sulit dijangkau sebagian warga,” ujar Nurhadi.
Selain aspek kesehatan, Nurhadi menekankan tiga manfaat utama program MBG:Pemerataan Gizi: Memastikan generasi penerus mendapatkan asupan berkualitas.Pemerataan Ekonomi: Melibatkan supplier lokal untuk bahan pokok (beras, sayur, lauk) guna menjaga kearifan lokal.Penyerapan Tenaga Kerja: Membuka lapangan kerja melalui pengelolaan dapur-dapur unit pelayanan.
Kritik Menu Ramadan: “Tak Senilai Rp10 Ribu”Meski secara umum berjalan baik, Nurhadi memberikan catatan kritis, terutama pada menu kering selama bulan Ramadan. Banyak masyarakat menilai porsi atau kualitas menu tersebut tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan, yakni sekitar Rp10.000 untuk umum dan Rp8.000 untuk balita.
“Harapan saya, Badan Gizi Nasional (BGN) harus mengevaluasi total. Menu Ramadan tahun depan harus lebih baik. Juklak, juknis, dan SOP untuk kepala gizi serta pengelola dapur harus diperjelas agar persepsi masyarakat di media sosial selaras dengan anggaran yang ada,” tegas politisi dari daerah pemilihan Kediri ini.Masyarakat Tak Perlu Takut “Dipidanakan” Saat Melapor.
Menanggapi kekhawatiran warga yang takut mengunggah foto makanan tidak layak ke media sosial karena ancaman pidana, Nurhadi memberikan jaminan dukungan. Menurutnya, selama unggahan tersebut berdasarkan fakta dan menyebutkan lokasi dapur (SPBG) yang jelas, hal itu bukanlah hoaks atau fitnah.
“Jangan takut! Kalau ada makanan basi atau tidak layak, laporkan. Selama itu fakta, justru itu membantu BGN memberikan teguran atau sanksi kepada pengelola dapur yang nakal. Wartawan juga jangan takut menyuarakan fakta di lapangan,” imbuhnya.
Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian dapat melapor melalui:Call Center: 127Koordinasi Langsung: Melalui Koordinator Kecamatan (Korcam) atau Koordinator Wilayah (Korwil) setempat.
Menjadikan Kediri Pilot Project NasionalDi akhir sosialisasi, Nurhadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga integritas program ini. Ia berambisi menjadikan dapur-dapur MBG di Kabupaten Kediri sebagai percontohan nasional.
“Mari kita suarakan fakta. Kita ingin dapur di Kediri menjadi pilot project dan contoh dapur terbaik di seluruh Indonesia. Dengan evaluasi mendalam, kita pastikan program ini benar-benar tepat sasaran dan tepat kualitas,” pungkasnya. (jiz)
Discussion about this post