Kediri, JuKe.co.id – Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Kediri bersama Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PC SEMMI) Kediri Raya menggelar diskusi kebangsaan bertajuk “Harmoni Generasi Emas: Reorientasi Gerakan Mahasiswa Berbasis Advokasi Kerakyatan” di Gedung BKPSDM Kota Kediri, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber, di antaranya Ketua Umum PD KAMMI Kediri Muhammad Alif Raihan, tokoh muda Nahdliyin Gus Riza Sahlan Siroj, serta Kompol Iwan Setyo Budhi dari Polresta Kediri.
Diskusi tersebut dihadiri aktivis mahasiswa lintas organisasi serta sejumlah pemuda yang ingin membahas masa depan gerakan mahasiswa pasca dinamika sosial politik nasional beberapa waktu terakhir.
Forum ini digelar sebagai refleksi atas situasi kebangsaan, khususnya setelah terjadinya kericuhan dalam rangkaian aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI pada Ramadan 2025 lalu.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian berbagai kalangan karena memunculkan benturan antara massa aksi dan aparat, serta menimbulkan korban di sejumlah daerah.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PD KAMMI Kediri Muhammad Alif Raihan menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam gerakan mahasiswa.
Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pihak yang menyuarakan keresahan publik, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.Ia menilai refleksi terhadap peristiwa yang terjadi pada Ramadan tahun lalu menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk melakukan evaluasi gerakan.
“Ramadan seharusnya menjadi madrasah pengendalian diri, namun tahun lalu atmosfernya justru penuh permusuhan. Situasi seperti itu tidak boleh terulang,” ujar Alif di hadapan para peserta diskusi.
Alif juga mengingatkan bahwa nilai kemanusiaan harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap gerakan sosial.
Ia mengutip ayat ke-32 dari Surah Al-Ma’idah yang menegaskan bahwa menghilangkan satu nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan sama dengan menghilangkan kehidupan seluruh umat manusia.
Berdasarkan refleksi tersebut, Alif menilai perlu adanya pembenahan dari berbagai pihak, baik dari kalangan aparat penegak hukum maupun dari gerakan mahasiswa itu sendiri.
Ia menyebut pendekatan dialogis menjadi kunci untuk mencegah konflik yang lebih besar di ruang publik.Kepada aparat penegak hukum, Alif mendorong agar penanganan aksi massa lebih mengedepankan langkah-langkah preemtif dan persuasif.
Menurutnya, pendekatan dialog dapat meminimalkan potensi benturan antara aparat dan masyarakat.Ia juga menyinggung pentingnya upaya perbaikan institusi kepolisian di tengah munculnya sejumlah kasus yang melibatkan oknum aparat.
Beberapa kasus yang sempat menjadi sorotan publik, seperti kasus Afif Maulana dan Arianto Tawakal, disebutnya sebagai pengingat bahwa kepercayaan publik harus terus dijaga melalui transparansi dan penegakan disiplin internal.
Di sisi lain, Alif juga mengajak mahasiswa untuk memperkuat kualitas gerakan advokasi agar lebih strategis dan berbasis data.
Ia menilai gerakan mahasiswa perlu bergeser dari pola mobilisasi massa semata menuju pendekatan advokasi yang lebih sistematis dan solutif.Mahasiswa, menurutnya, perlu mengedepankan konsep pengendalian diri dalam setiap aksi yang dilakukan.
Salah satu pendekatan yang ia tawarkan adalah penggunaan metode STAR, yakni Stop, Think, Assess, React, sebagai langkah untuk menimbang situasi sebelum mengambil tindakan di lapangan.
“Mahasiswa harus mampu mengendalikan emosi dan membaca situasi secara rasional. Gerakan yang kuat bukan hanya soal jumlah massa di jalan, tetapi juga kekuatan argumentasi, data, dan solusi yang ditawarkan,” kata Alif.
Diskusi yang diinisiasi oleh PC SEMMI Kediri Raya tersebut berlangsung dalam suasana dialogis. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka terkait dinamika gerakan mahasiswa, relasi dengan aparat, serta tantangan advokasi sosial di tingkat lokal.
Sejumlah peserta juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas organisasi mahasiswa dalam memperjuangkan isu-isu kerakyatan.
Menurut mereka, gerakan mahasiswa di era saat ini membutuhkan sinergi yang lebih luas agar mampu menjangkau persoalan masyarakat secara lebih konkret.
Sementara itu, perwakilan dari Polresta Kediri menyampaikan bahwa ruang dialog seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang sehat antara aparat dan kelompok mahasiswa.
Melalui forum diskusi, kedua pihak diharapkan dapat saling memahami peran masing-masing dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus menjamin kebebasan berpendapat.
Acara diskusi kebangsaan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas wilayah Kediri sebagai ruang hidup bersama bagi berbagai elemen masyarakat.
Para peserta sepakat bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya berujung pada konflik, melainkan menjadi ruang dialog yang memperkaya kehidupan demokrasi.
Alif berharap forum refleksi ini dapat menjadi titik awal bagi pembaruan gerakan mahasiswa yang lebih matang secara intelektual dan emosional.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa tetap memiliki posisi strategis sebagai penjaga nurani masyarakat, namun peran tersebut harus dijalankan dengan cara-cara yang bermartabat dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
“Gerakan mahasiswa harus kembali pada esensinya sebagai kekuatan moral dan intelektual yang berpihak kepada rakyat. Dengan advokasi yang berbasis data dan pendekatan yang konstruktif, mahasiswa dapat menjadi bagian dari solusi bagi berbagai persoalan bangsa,” pungkasnya. (jiz)
Discussion about this post