Kediri, JuKe.co.id – Kunjungan kerja Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Menko Polkam RI Irjen Pol Dr Andry Wibowo,S.IK,MH.M.Si bersama Raya Sumantoro Ketua DPD Bravo 5 Jawa Timur menghadiri kegiatan Dialog Interaktif yang dihadiri juga puluhan warga masyarakat Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
Kegiatan dialog interaktif ini merupakan Mengawal Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto tentang Memberantas Korupsi berlangsung di Marwah Tirta and Resto 3 di Jalan Raya Kediri – Pare No.246 Adan – adan Kec.Gurah Kab.Kediri, Jawa Timur, Kamis (5/12/2024) pagi dengan mengusung tema ‘Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas.’
Kegiatan Dialog Interaktif ini dihadiri Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Menko Polkam RI Irjen Dr Andry Wibowo, Ketua DPD Bravo 5 Jatim Raya Sumantoro, Bunda Yekti, Gus Mudhor, Perwakilan Bravo 5 Kota/Kabupaten Kediri Hadi Suroso.
Kegiatan ini berlangsung di Marwah Tirta and Resto 3 Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Menko Polkam RI Irjen Andry Wibowo menyampaikan kegiatan hari ini melakukan dialog interaktif bersama masyarakat Desa Satak yang berkaitan dengan hal-hal kebijakan Bapak Presiden RI kabinet pemerintahan merah putih.
“Tentunya kami mengajak peran aktif masyarakat ikut mengawal dan saya sebagai staf ahli ideologi dan konstitusi mensosialisasikan tentang kehidupan pancasilais,” ujar Irjen Andry.
Andry juga menjabat Sekretaris Saber Pungli RI mencontohkan ada beberapa aduan masyarakat tentang keadilan di desa. Yaitu terkait hak atas tanah perhutani di Desa Satak. Saya juga mengajak pihak terkait untuk membantu mewujudkan keadilan yang ada di desa tersebut.
Ditegaskan Andry dalam melaksanakan dan mendukung penuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang tindak pidana korupsi.
“Kami juga mendorong wilayah Jatim Menjadi Role Model terwujudnya bebas pungli salah satunya di desa-desa. Kemarin saya sudah sampaikan ke beberapa Inspektorat daerah dan provinsi,” tuturnya.
Ditambahkan Andry bahwa pelayanan dasar semua ada di desa baik itu pelayanan perijinan, keamanan dan kesehatan sehingga kita bisa bangun dengan kontribusi perilaku sosial baru bebas pungli dimulai dari desa.
“Kita harapkan dengan kegiatan ini untuk membangun dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang korupsi dan guna mencegah tindakan korupsi tidak terjadi di desa yang merupakan penyakit sosial,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPD Bravo 5 Jatim Raya Sumantoro melalui Bunda Yekti mengatakan bahwa kegiatan hari untuk mengawal program Bapak Presiden Asta Cita untuk memperbaiki perekonomian masyarakat pinggiran dan meningkatkan perekonomian warga khususnya masyarakat Kabupaten Kediri.
Kegiatan ini juga untuk mewujudkan visi, dari Presiden RI yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Salah satunya untuk membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
“Dan juga untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ucap Bunda Yekti.
“Selain itu, juga koordinasi untuk menjaga ketenangan yang ada di Desa Satak. Kita berharap Bravo 5 Jatim untuk menjaga keseimbangan dan mendukung pemerintah daerah Kediri yang terpilih yang kita support agar pemerintahan berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Salah satu warga desa mengharapkan kehadiran Sekretaris Saber Pungli Irjen Andry Wibowo untuk bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
Dian Retnowati selaku Warga Desa Satak menyampaikan aspirasi dari masyarakat khususnya warga Desa Satak kepada Sekretaris Saber Pungli Irjen Pol Andry Wibowo terkait masyarakat selama 23 tahun tidak mendapatkan keadilan.
Saya minta kepada Pak Andry agar sila ke-5 dari Pancasila benar-benar ditegakkan. Sejalan dengan kehadiran Sekretaris Saber Pungli di acara Dialog Interaktif hari ini juga sejalan dengan program dari Presiden RI memberantas korupsi.
Kami sangat berharap dengan kehadiran Pak Andry untuk memberikan keadilan dan benar-benar memberantas korupsi yang terjadi di Desa Satak.
Kalau mereka terbukti bersalah harus dipidana sesuai hukum yang berlaku. Terutama lahan perhutani yang disewakan ke pihak luar.
Dia mencontohkan korupsi yang dilakukan yaitu, Ketua LMDH meminta kepada anggota membayar uang sharing dan membayar uang pendaftaran setiap tahunnya.
“Kemudian, masyarakat tidak mendapatkan hak garap seperti yang dijanjikan Ketua LMDH pada saat itu,” ujar Dian.
Ia juga menambahkan respon dari Pak Jendral bagus dari timnya akan berusaha semaksimal mungkin dan juga dari Bravo 5 Jatim akan siap membantu terkait korupsi yang terjadi di Desa Satak.
“Kita ingin melengserkan Ketua LMDH Eko tapi juga ingin mepidanakan. Jadi selama 23 tahun kita tidak mendapatkan hak garap, yang penting Eko diproses sesuai hukum yang berlaku,” ungkap Dian. (ant)
Discussion about this post