Kediri, JuKe.co.id – Bupati Hanindhito Himawan Pramana berkomitmen untuk lebih konsen membangun Kabupaten Kediri pada periode 2025-2030. Pada periode keduanya ini, pihaknya bakal teken kontrak kinerja dengan setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kediri.
Mas Dhito, sapaannya menyampaikan, kontrak kinerja tersebut berisikan dokumen yang memuat penugasan dan target yang harus dicapai jajaran OPD dalam menjalankan program sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Menurutnya, hal itu menjadi penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD, termasuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
“Misalkan di Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Pemukiman) punya tanggung jawab menyelesaikan stadion dalam 5 tahun. Tahun pertama dengan anggaran sekian, bangunan yang harus dikerjakan sekian, speknya seperti ini, itu selesai atau tidak,” kata Mas Dhito, dalam Rapat Paripurna di Gedung Graha Sabha Canda Bhirawa DPRD Kabupaten Kediri, Kamis (6/3/2025).
Mas Dhito menegaskan, jika kepala OPD tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai kontrak kinerja, bupati muda berusia 32 tahun ini tak segan untuk melakukan mutasi jabatan.
“Kalau tidak diselesaikan, maka jangan harap menjadi kepala OPD di periode berikutnya. Memang konsekuensinya dimutasi,” tegas Mas Dhito.
Terkait visi dan misi kepemimpinannya di periode kedua, Mas Dhito menyampaikan bahwa arah pembangunan tidak akan jauh berbeda dari periode pertama. Pun, program pemerintah daerah diharuskan sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat, termasuk menyesuaikan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai Asta Cita.
Untuk itu, pihaknya berkomitmen fokus pada 17 program prioritas, di antaranya realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan akses pendidikan, serta kemudahan layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Garis linier inilah yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kediri di lima tahun yang akan datang,” ungkapnya.
Hadir dalam rapat paripurna Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Eriani Annisa Hanindhito, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, Jajaran DPRD Kabupaten Kediri, Forkopimda Kabupaten Kediri, dan Kepala OPD Pemkab Kediri.
Ketua DPRD Kabupaten Kediri Murdi Hantoro menambahkan, meskipun terdapat instruksi efisiensi anggaran, namun pihaknya mendorong Pemkab Kediri supaya konsen menjalankan program prioritas 5 tahun mendatang tanpa mengganggu program pelayanan publik.
“Jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Kita maksimalkan kinerja dengan anggaran yang ada,” tambahnya. (jiz)
Discussion about this post