Kediri, JuKe.co.id – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar serta implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi perhatian Aliansi BEM Kediri Raya dalam Forum Konsolidasi yang digelar di Kampus 2 Polinema PSDKU Kediri.
Mahasiswa menilai kedua isu tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari daya beli, keberlangsungan UMKM, hingga pembangunan ekonomi desa.
Dalam forum tersebut, dihadiri oleh jajaran Presiden Mahasiswa serta delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kediri Raya. Agenda ini menjadi bagian dari komitmen nyata mahasiswa dalam melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan publik yang berdampak luas bagi masyarakat.
Koordinator Daerah Aliansi BEM Kediri Raya, Faiq Taufiqurrohman, menegaskan bahwa tren pelemahan nilai tukar rupiah tidak boleh hanya dicermati dari sisi indikator ekonomi makro di atas kertas. Efek domino dari fluktuasi mata uang ini dirasakan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kelas bawah.
Menurut Faiq, perubahan kondisi ekonomi nasional berbanding lurus dengan stabilitas daya beli masyarakat, melonjaknya biaya produksi bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta beban biaya hidup kelompok rentan.
“Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, biaya produksi usaha kecil bertambah, dan biaya hidup semakin berat, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, stabilitas ekonomi perlu terus dijaga agar masyarakat tetap memiliki daya tahan menghadapi berbagai dinamika ekonomi,” kata Faiq Taufiqurrohman, Koordinator Daerah Aliansi BEM Kediri Raya saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).
Aliansi BEM Kediri Raya menilai program KDMP sebenarnya mengusung visi positif untuk memperkuat fondasi ekonomi pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan warga. Kendati demikian, mahasiswa menggarisbawahi bahwa pelaksanaan di lapangan tetap membutuhkan pengawasan ketat.
“Pada prinsipnya, kami mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat ekonomi desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dukungan tersebut tidak menghilangkan pentingnya ruang evaluasi dan masukan konstruktif terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam implementasinya,” tambah Faiq.
Peserta forum juga menekankan pentingnya menjaga independensi desa dalam menentukan prioritas pembangunannya sendiri, sekaligus mendorong sinergi antara program pusat dengan potensi ekonomi lokal yang sudah eksis.
Di akhir forum, Faiq menegaskan bahwa Aliansi BEM Kediri Raya akan terus konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Langkah ini akan diwujudkan melalui penyusunan kajian akademik yang objektif, pengumpulan data riil di lapangan, hingga penyampaian rekomendasi konstruktif kepada pembuat kebijakan.
“Kami memandang mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk ikut memberikan masukan dan pengawasan terhadap kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Harapannya, setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang luas,” tuturnya.
BEM Kediri Raya juga membuka ruang kolaborasi dan mengajak kalangan akademisi, organisasi kepemudaan (OKP), serta elemen masyarakat sipil lainnya untuk bersama-sama mengawal jalannya kebijakan publik.
“Pandangan yang kami sampaikan merupakan bentuk partisipasi mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Kami berharap setiap kebijakan pembangunan dapat terus disempurnakan agar mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (ant)
Discussion about this post